TUGAS HUKUM PERBANKAN

 

PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA YANG TERJADI PADA SAAT KRISIS MONETER

 

Sudah lebih dari 67 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa orde lama hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada.
Pada masa orde baru pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Selama masa pemerintahannya berbagai kebijakan dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 65 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah dengan melakukan dobrakan kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

a. rendahnya penerimaan negara
b. tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara
c. terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
d. terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa
e. impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
f. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
g. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
1. Mengadakan operasi pajak
2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan
menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Orde Baru merupakan zaman yang telah lama berkuasa di indonesia yaitu kurang lebih selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan itu terdapat banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang terjadi pada rezim tersebut. Seperti kejadian stabilisasi, rehabilitasi, inflasi dan permasalahan lainnya.
Sebelum masa krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat, kurs rupiah cenderung relatif stabil. Demikian pula iklim investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman Modal asing (PMA) meningkat terus menerus. Stabilnya nilai rupiah ini membuat para investor dan pemerintah selaku pihak yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi cenderung mengabaikan pinjaman terhadap mata uang asing, khususnya Dollar Amerika Serikat. Dengan tidak adanya perlindungan terhadap rupiah itu, belakangan membawa dampak yang kurang baik pada saat terjadinya resesi ekonomi secara global pada tahun 1998. Permasalahan krisis moneter ini bermula dari gonjang-ganjing krisis di sejumlah negara-negara Asia, seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan sebagainya, termasuk Indonesia.
Krisis di negara-negara maju dan berkembang pada masa itu diawali merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. Gejolak ini membuat banyak bank-bank di Indonesia mengalami kerugian, terutama yang mempunyai pinjaman uang dalam bentuk mata uang asing. Kerugian ini di dukung pula oleh kurang tanggapnya pemerintah dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang ditambah dengan memburuknya arus kas (cash flow) bank-bank selaku penyimpan dana masyarakat. Kenyataan ini berakibat pada sulitnya bank-bank untuk melakukan likuidasi, sehingga mendorong sejumlah nasabah menarik dananya dari bank secara bersama-sama. Kepercayaan masyarakat terhadap bank pun menjadi suatu pertanyaan besar, khususnya Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank konvensional maupun bank perkreditan, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .
Permasalahan krisis moneter pada masa itu memang tidak mudah untuk diatasi oleh pemerintah, mengingat bahwa pemerintah pada saat yang bersamaan harus pula memikirkan permasalahan lain yang menjadi tuntutan perubahan masyarakat, seperti : reformasi hukum, sosial, kesejahteraan, dan sebagainya.
Terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan telah mendorong terjadinya pembelian valas asing secara besar-besaran oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui kewenangan yang ada padanya akhirnya menerapkan kebijakan dengan mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memindahkan dananya ke bank-bank swasta untuk membantu finansial bank yyang masih dimungkinkan untuk diselamatkan. Pemerintah juga melakukan pelebaran sayap dengna cara melakukan intervensi pasar (intervension market) pada bulan juli 1997. Namun, fluktuasi nilai rupiah semakin tidak teratasi, bahkan kebijakan pemerintah cenderung menyebabkan terjadinya kelangkaan likuiditas di perbankan.
Kurang lebih lahirnya krisis moneter yang tidak terkendali pada era 1998 adalah bagian dari keteledoran pengawasan pemerintah, terutama menyangkut kurangnya pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga finansial, seperti bank. Sistem perbankan yang tidak didukung oleh peraturan yang ketat dan, kuat serta objektif, sehingga pada saat bank-bank melakukan pinjaman luar negeri, justru nilai rupiah tidak dilindungi dari kurs mata uang asing, khususnya terhadap Dollar Amerika Serikat.
Jadi dapat saya katakana bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah krisis moneter yang terjadi di Indonesia sehingga tercipta suatu harmonisasi antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan nasional. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kita terkait masalah tersebut antara lain adalah menerapkan kebijakan ekonomi makro dan mikro.
Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari pinjaman luar negeri, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kebijakan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimaksukan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, juga dimaksudkan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan tabungan di lembaga perbankan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan aturan perbankan yang ketat agar masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap bank.

Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu tingkat suku bunga yang tinggi tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi akan diturunkan secara sewajarnya seiring dengan menurunya laju inflasi. Mekanisme pemberian suku bunga yang tinggi untuk penyimpanan dana oleh nasabah merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sejak krisis moneter, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di bank, sehingga bank mempunyai modal yang cukup untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).
Kebijakan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengangkat kembali sektor-sektor usaha kecil – menegah masyarakat (pelaku usaha) dengan mekanisme pemberian pinjaman dana dengan prioritas bunga yang rendah. Tujuan pemerintah mengambil langkah ini dimaksudkan untuk :
1. Untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk berpenghasilan rendah
2. Menyehatkan sistem lembaga perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan Indonesia
3. Merestrukturisasi hutang luar negeri
4. Mereformasi struktural di sektor rill, dan mendorong sektor ekspor.
Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, sekaligus untuk menghindari penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah, maka langkah-langkah mendasar dari kebijakan penyehatan dan resrukturisasi perbankan yang ditempuh oleh pemerintah reformasi terdiri dari dua prinsip pokok, yaitu :
a. Kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, melalui:

1. Program peningkatan permodalan bank.
2. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan antara lain, mencakup:
• Perijinan bank yang semula dibawah kewenangan Departemen Keuangan dialihkan ke Bank Indonesia selaku bank sentral
• Investor asing diberikan kesempatan lebih besar untuk menjadi pemilik saham di bank-bank (tak heran apabila sejak krisis moneter bank-bank swasta nasional menjadi berstatus go public secara hukum)
• Rahasia bank yang semula menyangkut sisi activa dan pasiva diubah menjadi hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya.
b. Kebijakan untuk menyelesaikan masalah perbankan yang telah terjadi dengan melakukan pemulihan dan penyehatan perbankan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s