TUGAS HUKUM PERBANKAN

 

PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA YANG TERJADI PADA SAAT KRISIS MONETER

 

Sudah lebih dari 67 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa orde lama hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada.
Pada masa orde baru pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Selama masa pemerintahannya berbagai kebijakan dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 65 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah dengan melakukan dobrakan kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

a. rendahnya penerimaan negara
b. tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara
c. terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
d. terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa
e. impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
f. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
g. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
1. Mengadakan operasi pajak
2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan
menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Orde Baru merupakan zaman yang telah lama berkuasa di indonesia yaitu kurang lebih selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan itu terdapat banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang terjadi pada rezim tersebut. Seperti kejadian stabilisasi, rehabilitasi, inflasi dan permasalahan lainnya.
Sebelum masa krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat, kurs rupiah cenderung relatif stabil. Demikian pula iklim investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman Modal asing (PMA) meningkat terus menerus. Stabilnya nilai rupiah ini membuat para investor dan pemerintah selaku pihak yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi cenderung mengabaikan pinjaman terhadap mata uang asing, khususnya Dollar Amerika Serikat. Dengan tidak adanya perlindungan terhadap rupiah itu, belakangan membawa dampak yang kurang baik pada saat terjadinya resesi ekonomi secara global pada tahun 1998. Permasalahan krisis moneter ini bermula dari gonjang-ganjing krisis di sejumlah negara-negara Asia, seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan sebagainya, termasuk Indonesia.
Krisis di negara-negara maju dan berkembang pada masa itu diawali merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. Gejolak ini membuat banyak bank-bank di Indonesia mengalami kerugian, terutama yang mempunyai pinjaman uang dalam bentuk mata uang asing. Kerugian ini di dukung pula oleh kurang tanggapnya pemerintah dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang ditambah dengan memburuknya arus kas (cash flow) bank-bank selaku penyimpan dana masyarakat. Kenyataan ini berakibat pada sulitnya bank-bank untuk melakukan likuidasi, sehingga mendorong sejumlah nasabah menarik dananya dari bank secara bersama-sama. Kepercayaan masyarakat terhadap bank pun menjadi suatu pertanyaan besar, khususnya Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank konvensional maupun bank perkreditan, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .
Permasalahan krisis moneter pada masa itu memang tidak mudah untuk diatasi oleh pemerintah, mengingat bahwa pemerintah pada saat yang bersamaan harus pula memikirkan permasalahan lain yang menjadi tuntutan perubahan masyarakat, seperti : reformasi hukum, sosial, kesejahteraan, dan sebagainya.
Terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan telah mendorong terjadinya pembelian valas asing secara besar-besaran oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui kewenangan yang ada padanya akhirnya menerapkan kebijakan dengan mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memindahkan dananya ke bank-bank swasta untuk membantu finansial bank yyang masih dimungkinkan untuk diselamatkan. Pemerintah juga melakukan pelebaran sayap dengna cara melakukan intervensi pasar (intervension market) pada bulan juli 1997. Namun, fluktuasi nilai rupiah semakin tidak teratasi, bahkan kebijakan pemerintah cenderung menyebabkan terjadinya kelangkaan likuiditas di perbankan.
Kurang lebih lahirnya krisis moneter yang tidak terkendali pada era 1998 adalah bagian dari keteledoran pengawasan pemerintah, terutama menyangkut kurangnya pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga finansial, seperti bank. Sistem perbankan yang tidak didukung oleh peraturan yang ketat dan, kuat serta objektif, sehingga pada saat bank-bank melakukan pinjaman luar negeri, justru nilai rupiah tidak dilindungi dari kurs mata uang asing, khususnya terhadap Dollar Amerika Serikat.
Jadi dapat saya katakana bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah krisis moneter yang terjadi di Indonesia sehingga tercipta suatu harmonisasi antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan nasional. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kita terkait masalah tersebut antara lain adalah menerapkan kebijakan ekonomi makro dan mikro.
Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari pinjaman luar negeri, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kebijakan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimaksukan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, juga dimaksudkan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan tabungan di lembaga perbankan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan aturan perbankan yang ketat agar masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap bank.

Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu tingkat suku bunga yang tinggi tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi akan diturunkan secara sewajarnya seiring dengan menurunya laju inflasi. Mekanisme pemberian suku bunga yang tinggi untuk penyimpanan dana oleh nasabah merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sejak krisis moneter, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di bank, sehingga bank mempunyai modal yang cukup untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).
Kebijakan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengangkat kembali sektor-sektor usaha kecil – menegah masyarakat (pelaku usaha) dengan mekanisme pemberian pinjaman dana dengan prioritas bunga yang rendah. Tujuan pemerintah mengambil langkah ini dimaksudkan untuk :
1. Untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk berpenghasilan rendah
2. Menyehatkan sistem lembaga perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan Indonesia
3. Merestrukturisasi hutang luar negeri
4. Mereformasi struktural di sektor rill, dan mendorong sektor ekspor.
Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, sekaligus untuk menghindari penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah, maka langkah-langkah mendasar dari kebijakan penyehatan dan resrukturisasi perbankan yang ditempuh oleh pemerintah reformasi terdiri dari dua prinsip pokok, yaitu :
a. Kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, melalui:

1. Program peningkatan permodalan bank.
2. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan antara lain, mencakup:
• Perijinan bank yang semula dibawah kewenangan Departemen Keuangan dialihkan ke Bank Indonesia selaku bank sentral
• Investor asing diberikan kesempatan lebih besar untuk menjadi pemilik saham di bank-bank (tak heran apabila sejak krisis moneter bank-bank swasta nasional menjadi berstatus go public secara hukum)
• Rahasia bank yang semula menyangkut sisi activa dan pasiva diubah menjadi hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya.
b. Kebijakan untuk menyelesaikan masalah perbankan yang telah terjadi dengan melakukan pemulihan dan penyehatan perbankan.

PROPOSAL HUKUM TENTANG UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH SUKODONO KOTA SIDOARJO

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.            LATAR BELAKANG

 

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamirkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  ( KUHP ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “ segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki korelasi antara berbagai upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul.

Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari

Sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan Sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat menganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sukodono kota Sidoarjo adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Bentuk pokok pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.            RUMUSAN MASALAH

 

  1. Bagaimana suatu tindak kejahatan pencurian motor dapat terjadi di daerah Sukodono kota Sidoarjo ?
  2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian motor di daerah Sukodono kota Sidoarjo ?
  3. Upaya apa yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan pencurian motor di daerah Sukodono kota Sidoarjo ?

 

 

 

III.            TUJUAN PENELITIAN

 

  1. Mendiskripsikan dan menganalisis masalah apa yang mempengaruhi tindak kejahatan pencurian motor di daerah Sukodono kota Sidoarjo
  2. Menganalisis dan mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pencurian motor di daerah Sukodono kota Sidoarjo
  3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian motor roda dua di daerah Sukodono kota Sidoarjo

 

 

 

IV.            MANFAAT PENELITIAN

 

  1. Manfaat Teoritis
    1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi  untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian motor di suatu daerah
    2. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum pidana terkait dengan pencurian motor yang terjadi di kota Sidoarjo.
    3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penyebab tindak pidana pencurian motor

 

  1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas para penegak hukum dalam meminimalisir tindak kejahatan pencurian di daerah Sukodono kota Sidoarjo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

       I.            TINJAUAN PUSTAKA

 

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto:

“Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa:

“Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; fiat justitia et pereat mundus  ( meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan ). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat megharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.”

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Keadilan itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.

Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya(UU No.48/ 2009).

 

 

Menurut Satochid Kartanegara:

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

1)      Jiwa manusia (leven);

2)      Keutuhan tubuh manusia (lyf);

3)      Kehormatan seseorang (eer);

4)      Kesusilaan (zede);

5)      Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid);

6)      Harta benda/kekayaan (vermogen). “

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa “

“pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “doel der straf” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “doel der straf” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan”.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

  1. Kesalahan pembuat
  2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana;
  3. Cara melakukan tindak pidana;
  4. Sikap batin pembuat;
  5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
  6. Sikap dan tindakan pembuat pidana sesudah melakukan tindak pidana;
  7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
  8. Pandangan masyarakat terhadap tindak Pidana yang dilakukan;
  9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
  10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

 

Jenis- jenis pidana dalam ketentuan KUHP antara lain : menurut pasal 10 :

  1. Pidana pokok :

a)      Pidana mati

b)      Pidana penjara

c)      Pidana kurungan

d)     Pidana denda

e)      Pidana tutupan

  1. Pidana tambahan :

a)      Pencabutan hak-hak tertentu

b)      Perampasan barang-barang tertentu

c)      Pengumuman putusan hakim

 

  1. a.                   Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’.

Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

  1. b.        Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

“penegak hukum” yang dapat ditemui dalam peraturan yang terpisah antara lain:

 

  1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

 

  1. Pasal 101 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan penjelasannya:

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Dalam penjelasannya disebutkan: Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” dalam ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

 

  1. Pasal 49 ayat (2) huruf i UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan penjelasannya: Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Dalam penjelasannya: Yang dimaksud dengan “penegak hukum lain” antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

 

  1. Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

 

  1. Pasal 1 angka 8 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

 

 

  1. c.       Pencegahan Kejahatan

Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman mencoba membongkar konsep dari pencegahan (prevention) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan.

Menurut National Crime Prevention Institute (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal.

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (indirect control). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial.

Pengelolaan dari resiko kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantara meliputi:

  1. Menghapus beberapa risiko kejahatan dengan sepenuhnya;
    1. Mengurangi beberapa resiko dengan menurunkan sejauh mana cedera atau kerugian dapat terjadi;
    2. Penyebaran (pemecahbelahan) beberapa resiko kejahatan melalui langkah-langkah keamanan fisik, elektronik, dan prosedural yang menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi serangan pidana;
    3. Memindahkan beberapa resiko melalui pembelian asuransi atau keterlibatan korban potensial lainnya; dan
    4. Menerima beberapa risiko

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (social crime prevention), pendekatan situasional (situtational crime prevention), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (community based crime prevention).

Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh

Pendekatan yang kedua adalah situational crime prevention. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:

  1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
    1. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
    2. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Situational crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, community-based crime revention, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi Community policing, yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat; dan Neighborhood Watch, yaitu sebuah strategi pengrehan masyarakat, di mana kelompk-kelompok dalam masyarakat mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pemberlakuan program-program seperti Comperhensive Communities, yang menggabungkan beberapa pendekatan untuk menanggapi masalah dalam masyarakat dan dengan aktivitas penegakan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan.

 

 

II.            KERANGKA TEORI

 

Pencegahan kejahatan situasional memiliki beberapa teori dasar yang melatarbelakanginya. Masing-masing dari teori ini dijelaskan oleh Steven P. Lab dalam bukunya Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations, yang ia rangkum dari pendapat beberapa pakar, dan dalam proposal ini,  akan dijelaskan sebagai berikut:

  1. Clarke dan Cornish (1985-1986)

menjelaskan bahwa rational choice theory merupakan teori yang menyatakan bahwa masing-masing individu membuat keputusan untuk melakukan kejahatan berdasarkan keuntungan (input) yang bisa didapatkan, termasuk keterlibatan upaya, hasil, tingkat dorongan terhadap tindakan, resiko, hukuman, dan kebutuhannya.

  1. Cohen dan Felson (1979)

menjelaskan bahwa routine activity theory  merupakan hasil dari aktivitas harian masing-masing  individu memotivasi pelanggar atas target yang sesuai tanpa adanya wali. Konvergensi ini yang kemudian memberikan kesempatan bagi kejahatan terjadi. Cohen dan Felson menunjukkan pentingnya faktor aktivitas rutin dengan memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah rumah kosong di siang hari dan ketersediaan barang berharga portabel yang lebih besar di masa 1960-an membantu menjelaskan peningkatan perampokan perumahan. Peningkatan mobilitas masyarakat berfungsi untuk memicu/memunculkan sasaran/korban dan pelaku secara bersama-sama dengan frekuensi yang lebih besar daripada sebelumnya.

  1. Perspektif teori gaya hidup (lifestyle theory) secara khusus berfokus pada aktivitas korban sebagai faktor dalam tindak pidana. Hindelang et al. (1978) menunjukkan bahwa pilihan gaya hidup dan perilaku dari seorang individu membantu menentukan apakah ia akan menjadi korban atau tidak. Sebagai contoh, orang yang sering menghabiskan waktu di klub-klub malam akan lebih berpotensi menjadi korban dan korban berulang dari tindakan kejahatan.

III.            KERANGKA BERFIKIR

 

Dari kasus yang ada pada proposal saya ini bahwasanya aparat penegak hukum yang ada di daerah sukodono kota sidoarjo dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat agar tindak kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi di daerah sukodono semakin berkurang.

Cara-cara yang dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum tersebut salah satunya adalah dengan sosialisasi dan kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menanggulangi masalah yang meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban sosial tersebut.

 

 

 

 

IV.            HIPOTESIS

 

Dari rumusan masalah yang telah saya paparkan pada bab sebelumnya, dapat saya berikan hipotesis, antara lain:

  1. Diduga terjadinya suatu tindak kejahatan pencurian di daerah sukodono adalah karena sistem keamanannya yang kurang baik
  2. Diduga faktor penyebab dari terjadinya tindak kejahatan pencurian tersebut adalah karena adanya kelalaian dari masyarakatnya sendiri dimana mereka kurang berhati-hati dalam menjaga kendaraan mereka
  3. Diduga upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut kurang maksimal karena mereka jarang melakukan operasi atau sidak

 

 

 

 

 

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

       I.            LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

 

  • Lokasi penelitian :
    • Di desa sukodono
    • Di pasar sukodono
    • Waktu penelitian :
      • Pada hari jumat, 7 Desember 2012
      • Pada hari sabtu, 8 Desember 2012

 

 

 

II.            POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

 

  • Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat wilayah sukodono serta pihak-pihak lain yang terkait
  • Sampel penelitian ini adalah warga desa di sukodono

Sampel dapat diambil dengan cara random sampling (secara acak) atau dengan cara Sampling aksidental (sample yang diambil dari siapa saja yang kebetulan berada disekitar peneliti)

 

 

 

III.            VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL

 

v  Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu :

  • Variabel pertama : Aparat penegak hukum
  • Variabel kedua : meminimalisir tindak kejahatan pencurian

v  Definisi operasional variabel dalam penelitian ini berdasarkan variabel di atas adalah sebagai berikut :

  • Aparat penegak hukum adalah semua pihak yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan
  • Upaya pencegahan tindak kejahatan pencurian motor adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan pencurian motor

 

 

 

  1.  IV.                 TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

 

  1. Teknik Pengumpulan Angket

Angket adalah kumpulan atau daftar pertanyaan yang di ajukan secara tertulis kepada responden (narasumber) dalam penelitian ini angket disebarkan kepada warga desa sukodono sebagai sampel penelitian.

 

  1. Teknik study pustaka

Study pustaka adalah kumpulan beberapa refensi buku-buku yang di olah isinya untuk mendapatkan pengetahuan, masukan dan tambahan untuk menambah data serta memperkuat data dalam penelitian ini. Dalam teknik studi pustaka ini, selain menggunakan dengan buku-buku literatur yang ada maupun yang diperoleh dari perpustakaan saya juga melakukan analisis secara online tehadap tulisan-tulisan di internet.

 

 

 

V.                        DESAIN PENELITIAN

 

Untuk memperoleh data yang diinginkan, saya melakukan penyebaran angket kepada warga desa sukodono sebagai sampel penelitian. Setelah semua agket telah terisi kemudian dikumpulkan kembali dan dilanjutkan dengan proses pemilihan angket, kemudian jawaban dari angket yang lolos proses pemilihan lalu dianalisis jawabannya dan disempurnakan dengan metode study pustaka, baik dari buku-buku literatur yang ada maupun melakukan analisis melalui browsing di internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  • http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/HUKUM/article/view/1309
  • http://carapedia.com/pengertian_tindak_pidana_pencurian_info2078.html
  • Steven P. Lab, 2010: 193-194
  • KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367
  • Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002
  • Huda, Chairul. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
  • Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
  • Kansil, CST, 1993, Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia, Ctk.9, Balai Pustaka, Jakarta
  • Sunggono, Bambang, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
  • Soekanto, Soerjono , 1983, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

 

ASAS-ASAS HAK TANGGUNGAN

Hak Tanggungan adalah sebagai hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UU Nomor 4 Tahun 1996). Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai pengganti dari Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah sebagai pengganti hipotik.

Berdasarkan pada UU Hak Tanggungan, objek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Tujuan mempelajari asas-asas hak tanggungan ini adalah untuk membedakan antara hak-hak tanggungan yang telah ada sebelum terbitnya UU Hak Tanggungan yang sekarang. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat asas-asas yang mengatur tentang hak tanggungan antara lain:

  1. Hak Tanggungan Memberikan Kedudukan yang Diutamakan Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan/Asas Droit de Preference

Maksudnya adalah bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (pasal 1 UU No. 4 tahun 1996).

 

  1. Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi.

Artinya bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban hak tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak Tanggunan untuk sisa utang yang belum dilunasi (pasal 2 UU No. 4 tahun 1996).

 

  1. Hak Tanggungan Hanya dapat Dibebankan Pada Hak Atas Tanah yang Telah Ada

Pengertian dari asas ini ada pada Pasal 8 ayat (2) UU Hak Tanggungan yaitu menentukan bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

 

  1. Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Selain Atas Tanahnya Juga Berikut Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Tersebut

Pada kenyataannya hak tanggungan dapat dibebankan bukan saja pada tanahnya tetapi juga segala benda yang mempunyai keterkaitan dengan tanah tersebut. Yang dimaksud dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 4 UU No. 4 tahun 1996

 

  1. Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Juga Atas Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang Baru Akan Ada Dikemudian Hari

Selain dapat dibebankan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang sudah ada, pada Pasal 4 ayat 4 UU Hak Tanggungan juga memungkinkan Hak Tanggungan dapat dibebankan pula atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sekalipun benda-benda tersebut belum ada, tetapi baru akan ada dikemudian hari. Pengertian”yang baru akan ada” ialah benda-benda yang pada saat Hak Tanggungan dibebankan belum ada sebagai bagian dari tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut, misalnya karena benda-benda tersebut baru ditanam atau baru dibangun kemudian setelah Hak Tanggungan itu dibebankan atas tanah tersebut.

 

  1. Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian accessoir / tambahan

Perjanjian Hak Tanggungan ada karena adanya perjanjian lain yang disebut perjanjian induk, yang merupakan perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dijamin. Penegasan atas asas ini terdapat pada poin 8 penjelasan UU No. 4 tahun 1996

 

  1. Hak Tanggungan Dapat Dijadikan Jaminan untuk Utang yang Baru Akan Ada

Salah satu keistimewaan dari hak tanggungan adalah diperbolehkannya menjamin utang yang akan datang. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang sudah ada, maupun yang belum ada, yaitu yang baru akan ada dikemudian hari tetapi harus sudah diperjanjikan sebelumnya.

 

  1. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang

Maksudnya adalah pemberian Hak Tanggungan dapat untuk beberapa kreditor yang memberikan utang kepada satu debitor berdasarkan satu perjanjian utang piutang atau dapat juga untuk beberapa kreditor yang memberikan utang kepada satu debitor berdasarkan beberapa perjanjian utang piutang bilateral antara maing-masing kreditor dengan debitor yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2)UU Hak Tanggungan).

 

  1. Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Hak Tanggungan itu berada

Asas hak tanggungan memiliki berbagai kelebihan karena UU tersebut memberikan prioritas terhadap pemegang hak tanggungan dibanding dengan pemegang hak-hak lainnya. Berdasarkan asas ini pemegang Hak Tanggungan akan selalu dapat melaksanakan haknya dalam tangan siapapun benda itu berpindah, seperti pada Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 7tersebut merupakan materialisasi dari asas yang disebut ”droit de suite ” atau ”zaakgvolgt,”.

 

  1. Di atas Hak Tanggungan Tidak Dapat Diletakkan Sita Oleh Pengadilan

Asas ini adalah sejalan dengan tujuan dari hak tanggungan yaitu untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain

 

  1. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu.

Asas Spesialitas ini menghendaki bahwa tanah yang dibebani oleh Hak Tanggungan harus ditentukan secara spesifik kecuali untuk benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada, maka tidak berlaku asas spesialitas tersebut.

 

  1. Hak Tanggungan wajib didaftarkan.

Asas ini disebut juga dengan asas publisitas, penerapan asas ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk dapat mengetahui tentang adanya pembebanan hak tanggungan atas suatu hak atas tanah. Dalam kaitannya dengan asas hak tanggungan wajib didaftarkan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU No. 4 tahun 1996

 

  1. Hak Tanggungan Dapat Diberikan dengan Disertai janji-janji tertentu

Asas hak tanggungan ini dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 yang berisikan tentang janji-janji mengenai hak tanggungan. Janji-janji tersebut hanyalah bersifat fakultatif dan liminatif saja yang berbeda dengan asas-asas lainnya.

 

  1. Hak Tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan bila debitor cidera janji

Menurut (Pasal 12 UU Hak Tanggungan) hal ini adalah untuk melindungi debitor agar dalam kedudukan yang lemah dalam menghadapi kreditor karena dalam keadaan sangat membutuhkan utang terpaksa menerima janji dengan persyaratan yang berat dan merugikan baginya. Pemegang hak tanggungan dilarang untuk menjadi pemilik objek hak tanggungan karena debitor cidera janji. Dalam hal ini bagi pemegang hak tanggungan diperbolehkan untuk menjadi pembeli objek hak tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur pada pasal 20 UU Hak Tanggungan

 

  1. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti

Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya apabila debitor cidera janji maka, pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek Hak Tanggungan tanpa memperoleh izin dari pemberi Hak Tanggungan maupun penetapan dari pengadilan setempat

Honda Freed Demi Gengsi

 

 

Sebagai sesama pemilik Honda Freed, Herry merasa tertantang ketika ada mobil sejenis bertenaga lebih besar. “Pokoknya mobil ini harus lebih kencang dari Freed yang pernah ikut drag race di Sirkuit Sentul danpake turbo,” tegas Teddy, modifikator dari SS Performance, mengulangi keinginan Herry saat menyerahkan mobilnya untuk dioprek.

Supercharger dan NOS
Teddy langsung memasang supercharger  Sprintex pada mesin mobil keluaran 2010 itu. “Sebenarnya saya mau pasang turbo, namun ia langsung menolak karena  beda dari rivalnya,” ungkap Didu panggilan Teddy. Untuk memperbesar tekanan yang dihasilkan supercharger, diameter puli bawaan diperkecil.  Tekanan dihasilkan mencapai 1,2 bar naik mencolok dibandingkan standarnya 0,4 bar.

Organ jeroan juga diganti untuk menambah kemampuan “ngacir” sekaligus  meningkatkan daya tahannya. Penggantian meliputi camshaft Jun Auto, katup stainless steel dan per klep buatan Bisimoto, titanium retainer kit untuk turbo, piston kompresi rendah Wiseco dan setang piston Crower. Lainnya yang diganti adalah header, filter udara, pompa bensin dan pendingin oli.

Belum cukup, masih ada “supplement” yang tak kalah sensasinya, yaitu NOS dengan purge valve system dari Nitrous Express. Tabungnya ditempatkan antara jok pengemudi dan penumpang depan.

Modis
Kabin juga dipermak habis dengan alasan, sang kompetitor cuma fokus pada mesin. Semua jok asli dicopot, diganti dengan produk Bride model semi balap dan hanya dibuat untuk memuat 4 penumpang (2 baris). Jok belakang dimudnurkan sehingga menghasilkan ruang penumpang dan bagasi yang lebih lega.

Untuk hiburan dipasang pula monitor di plafon dekat pilar B dan di sisi dalam pintu geser. Bagasi dimanfaatkan untuk subwoofer dan penguat suara (power amplifier). Uniknya power dan jajaran kapasitor (capasitor bank) yang yang ditanam di bagasi, penempatannya bisa dikontrol dengan menekan tombol (listrik) atau motorized. Sisi dalam pintu belakang juga digantung monitor LCD dengan DVD player. 

Penampilan juga dibuat beda namun tidak terlalu ‘wah’. Atap dipasangi 2 sunroof  terpisah, sesuai denan posisi jok depan-belakang. Setelah itu seluruh bodi  ditempeli stiker kuning.

Biar tidak sepi, sisi bodi ditambah lagi stiker salah satu tokoh Transformer yakni Bumblebee. Beberapa bodi  kit juga ikut menghias di bemper depan-belakang dan side skirt.

Lengkap sudah perbedaan Freed ini, tak hanya sekadar kencang, juga makin sedap dipandang!

 

Sumber : KompasOtomotif | Author : Aris F. Harvenda

Ke Bandung? Jangan Lupa Bakwan Enggal

 

Masih wisata kuliner di Bandung beberapa waktu yang lalu. Saya mendapat rekomendasi dari seorang teman yang sudah lama tinggal di Bandung. Katanya saya wajib ke Bakwan Enggal yang berlokasi di Jalan Terusan Pasteur No. 61 Bandung.

Selama ini saya makan di beberapa tempat penjual bakwan malang di Jakarta saja, jadi tidak ada salahnya untuk mencobanya. Kata teman saya ini bakwan malangnya yahud, wajib dicoba!

Bakwan enggal sebenarnya ada juga yang di Jalan Burangrang, tapi karena saya lebih mudah menuju lokasi Terusan Pasteur, karena sekalian arah pulang ke Jakarta. Saya mampir jam 16.15, padahal bukan jam makan yah, tapi ternyata rame banget. Saat saya masuk antrean untuk memilih menu sudah cukup panjang. Jadi mirip prasmanan, kita milih terlebih dahulu apa saja yang kita mau.

Saya milih 2 bakso sapi, 1 bakso goreng, 1 tahu, 1 siomay dan 1 kresol. Langsung saja deh saya cicipi. Pertama kuahnya, dan belum saya beri sambel. Kuahnya sedap, kaldu sapinya juga berasa, dan karena ada daun bawang dan bawang goreng tentu rasa kuahnya juga lebih enak.

Bakso sapinya enak, kenyalnya juga pas, tahu dan siomaynya juga enak. Nah untuk bakso goreng dan kresol-nya enak banget, juara deh. Tidak keras, gurih dan sebenarnya masih crispy. Saya sempat tambah bakso goreng lagi lho he-he… Wah saya makan lahap sekali di sini.

Memang rekomendasi dari teman saya ini tidak salah deh, ini benar-benar enak. Soal harga, menurut saya masih murah. Saya pun akhirnya beli juga untuk dibawa ke Jakarta untuk oleh-oleh keluarga.

sumber: www.Rekomendasi.me

Menonton Konser Guns N Roses, Jokowi Tak Loncat-loncat

 

 

Pembawaan kalem agaknya tetap melekat pada diri Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, meski ia sedang menonton konser salah satu grup hard rock AS yang disukainya, Guns N’ Roses. Ia mengaku tak sampai meloncat-loncat ketika menikmati sajian band tersebut di Mata Elang International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (16/12/2012) siang.

“Ya, seneng lah saya tadi nyanyi bareng juga, tapi tidak pakai loncat-loncat lah,” ujar Jokowi ketika ditemui oleh para wartawan di kediamannya, Jalan Taman Surapati, Jakarta Pusat, Minggu (16/12/2012) sore, usai menonton konser itu.

Menurut pria yang ketika menonton konser tersebut mengenakan t-shirt hitam berlambang tengkorak tapi tak bercelana panjang jeans itu, ia kagum atas atraksi yang tersaji dalam konser tersebut. Ia memuji tata panggung serta tata cahaya konser itu dan keteraturan para penonton yang hadir.

Namun, mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku sedikit kecewa karena sang istri, Iriana, yang semula ingin ikut menonton, mendadak didera sakit. “Tadi rencananya Ibu mau ikut nonton juga. Tapi, enggak jadi, karena masuk angin,” cerita Jokowi, yang mengaku juga mengagumi band-band lain seperti Lamb of God dan Led Zeppelin.

Meski menggemari Guns N’ Roses sejak lama, Jokowi lagi-lagi menolak permintaan para wartawan untuk menyanyikan salah satu lagu kesukaannya. “Aduh, saya bukan penyanyi, Mas. Saya enggak bisa nyanyi,” ujar Jokowi, yang langsung disambut tawa oleh para wartawan.

 

sumber: JAKARTA, KOMPAS.com

 

Daftar 5 Wali Kota dan Bupati Berpenghasilan Terbesar

 

Daftar 5 Wali Kota dan Bupati Berpenghasilan Terbesar

Selain merilis daftar gubernur dan wakil gubernur yang memiliki penghasilan bulanan tertinggi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Minggu (16/12/2012) juga melansir daftar lima pasangan wali kota dan bupati yang mendapat uang bulanan terbesar di tahun 2012.

Lima walikota dan wakil walikota dengan penghasilan terbesar, seperti disampaikan Direktur Riset Sekretaris Nasional FITRA Maulana adalah:

  1. Wali Kota Surabaya mendapat Rp 194 juta per bulan dan wakilnya Rp 187 juta per bulan.
  2. Wali kota Medan mendapat Rp 129 juta per bulan dan wakilnya Rp 123 juta per bulan.
  3. Wali kota Bandung mendapat Rp 88 juta per bulan dan wakilnya Rp 82 juta per bulan.
  4. Wali kota Semarang mendapat Rp 82 juta per bulan dan wakilnya Rp 76 juta per bulan.
  5. Wali kota Bekasi mendapat Rp 76 juta per bulan dan wakilnya Rp 70 juta per bulan.

 

Kemudian, lima bupati dan wakil bupati dengan penghasilan bulanan terbesar adalah :

  1. Bupati Bandung mendapat Rp 129 juta per bulan dan wakilnya Rp 122 juta per bulan.
  2. Bupati Bogor mendapat Rp 90 juta per bulan dan wakilnya Rp 84 juta per bulan.
  3. Bupati Sidoarjo mendapat Rp 78 juta per bulan dan wakilnya Rp 72 juta per bulan.
  4. Bupati Tangerang mendapat Rp 72 juta per bulan dan wakilnya Rp 66,7 juta per bulan.
  5. Bupati Bekasi mendapat Rp 71 juta per bulan dan wakilnya sekitar Rp 66 juta per bulan.

Menurut Maulana, besaran gaji para kepala daerah ini, baik gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, maupun bupati dan wakilnya, tidak hanya ditentukan dari nilai gaji pokok serta tunjangan, seperti yang ditetapkan undang-undang. Sebab, selain gaji pokok dan tunjangan, para kepala daerah itu mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah.

“Semakin besar retribusi dan pajak yang diperoleh dari suatu daerah, maka akan semakin besar penghasilan yang didapat para kepala daerah,” ujar Maulana.

Maulana juga mengatakan, selain mendapatkan penghasilan bulanan, para kepala daerah mendapatkan tunjangan biaya-biaya, antara lain, biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional. Namun tidak dijelaskan berapa besaran masing-masing biaya yang didapat para kepala daerah itu.

 

sumber: JAKARTA, KOMPAS.com